NPWP dan SPT Pekerja Luar Negeri - Tentang Qatar

Tentang Qatar

Anything about Qatar, for YOU!

Qatar Agenda

Post Top Ad

NPWP dan SPT Pekerja Luar Negeri

Sementara liburan, aku sempatkan mampir ke kantor pajak untuk benar2 mendapatkan kejelasan mengenai informasi sehubungan dengan NPWP dan pelaporan SPT untuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Pertama-tama aku menghubungi call center pajak di 500200. Setelah berdering beberapa kali, telepon akhirnya diangkat oleh seorang ibu. Aku pun menjelaskan situasinya dan disarankan untuk datang langsung ke kantor pajak tempat aku terdaftar untuk melakukan pelaporan SPT.

Aku pun mencoba datang ke kantor pelayanan Pajak. Kebetulan NPWP-ku masuk dalam wilayah Cibinong, sehingga aku harus berjalan melintasi tol Jagorawi untuk mencapai pusat pemerintahan kabupaten Bogor di Cibinong. Dengan struktur yang cukup teratur, lokasi kantor pelayanan pajak cukup mudah ditemui dikompleks perkantoran tersebut.

Singkat cerita, begitu aku masuk ke kantor tersebut langsung bertemu dengan receptionist yang menanyakan keperluanku. Di sana sudah tersedia nomor antrian dan sederet customer service untuk layanan tertentu. Sedangkan untuk aku yang ingin berkonsultasi, telah disediakan ruangan khusus yang diletakkan meja bundar kecil dan beberapa kusi untuk meeting kecil. Kemudan datanglah petugas pajak dengan senyum ramah.

Aku pun mulai menjelaskan situasiku, dimana aku mempunyai NPWP tetapi bekerja di luar negeri dan belum melaporkan SPT untuk tahun ini. Menurut Bapak tersebut, Aku harus melaporkan SPT dengan menghitung semua pendapatan di luar negeri dan dikurangi pajak di negara tersebut. Bila ada selisih, dimana pajak Indonesia lebih tinggi, maka hal tersebut harus dilaporan dan selisihnya dibayarkan.

Aku pun bertanya, "Saya sempat baca di website Pajak bahwa WNI yang tinggal lebih dari 185 hari di luar negeri tidak dikenakan pajak pendapatan. Bagaimana penjelasannya?" Menurut dia, kalau memang sudah menetap, maka sudah bukan lagi menjadi obyek pajak, sehingga NPWPnya boleh saja dicabut agar tidak pelu lagi menyampaikan laporan setiap tahunnya.

"Tetapi bagaiman apabila saya butuh untuk bertransaksi, seperti membeli rumah atau tanah? Yang saya dengar, sekarang NPWP menjadi wajib. Betulkah?", kataku. "Benar", katanya. "Untuk kasus tersebut, NPWP bisa terus aktif, tetapi tetap harus melaporkan pajak dengan isi NIL dalam formulir laporan tersebut."

Pertanyaanku selanjutnya dalah mekanisme pelaporan, karena aku tidak mungkin menyampaikan pelaporan tepat waktu (31 Maret), karena biasanya cuti hanya pada bulan Juli/Agustus. Beliau menyampaikan bahwa pelaporan bisa disampaikan langsung, atau lewat orang lain dengan surat kuasa atau lewat pos. Apabila ada keterlambatan, akan dikenakan denda sebesar 100ribu per laporan.

Demikian kurang lebih hasil diskusiku dengan petugas pajak. Mudah-mudahan bermanfaat.

Informasi lainnya:

Tidak ada komentar:

Post Top Ad